pembangunan pltu 2 indramayu
403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID AZiBWp4pkGbt4OX9ALjHGY41wpTQ-dgQ9bIdI8iyJWI_rZQOAWeogw==
PerdesPerlindungan TKI dan Keluarganya PLTU 1.000 MW (Rencana-Proyek Strategis Nasional) Jalur Pantura. Akto-aktor yang terlibat dalam pembangunan Indramayu sendiri perlu dioptimalkan. SejauhSenin, 23 November 2015 2302 WIB PLTU Celukan Bawang. Iklan Indramayu - Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Ahmad Bahtiar menyatakan bahwa peletakan batu pertama atau ground breaking PLTU II di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, akan dilaksanakan tahun depan. Saat ini sosialisasi rencana pembangunan PLTU II tersebut kepada masyarakat di sekitar lokasi terus dilakukan. PLTU II Indramayu akan dibangun di tiga desa, yaitu Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Desa Mekarsari dan Desa Patrol Baru di Kecamatan Patrol. Setelah selesai proses sosialisasi dilakukan, proses selanjutnya yaitu pendataan lahan warga yang terkena proyek pembangunan PLTU II tersebut. Setelah itu dilakukan konsultasi publik dan penetapan lokasi. Namun semua proses itu menurut Bahtiar merupakan kewenangan dari Pemprov Indramayu menurut Bahtiar sangat mendukung pembangunan proyek PLTU itu. Namun ia menekankan agar mayoritas tenaga kerja dalam proyek tersebut berasal dari Kabupaten Indramayu. “Sebanyak 70 persen tenaga kerja harus putera daerah,” kata itu seorang warga Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Durnia, sangat berharap proyek PLTU II Indramayu segera direalisasikan. “Karena areal persawahan milik warga saat ini sudah terancam abrasi,” katanya. Warga pun khawatir jika sawah tergerus terus menerus, lahan mereka akan hilang dan mereka pun tidak bisa memperoleh ganti rugi. “Kami pun akan kehilangan sumber mata pencaharian,” katanya. dengan adanya proyek itu pun, warga sangat berharap bisa direkrut menjadi tenaga kerja. Karena selama ini menurut Durnia banyak warga di desanya yang harus mencari pekerjaan ke luar Pada 12 Oktober 2011 PLTU I di Desa Sumuradem Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dengan kapasitas 1x330 megawatt telah diresmikan oleh Hatta Rajasa yang saat itu menjabat sebagai Menko Perekonomian. PLTU II dengan kapasitas 2x1000 megawatt yang akan segera dibangun tersebut akan melengkapi keberadaan PLTU I dan akan memenuhi kebutuhan pasokan listrik Jawa-Bali. IVANSYAH Artikel Terkait Ukraina Tuduh Rusia Ledakkan Bendungan Kakhovka untuk Cegah Serangan di Selatan 4 hari lalu Tandatangani NDA dengan Dua Investor Singapura, Otorita IKN Bukti Kemajuan Nusantara dengan Investor Internasional 7 hari lalu Kondisi Tenaga Nuklir Terkini di Berbagai Negara, Indonesia Bagaimana? 8 hari lalu Quantum Power Asia Bakal Investasi di Proyek PLTS Rp 104,4 Triliun untuk Suplai Listrik Bersih di IKN 13 hari lalu Kementerian ESDM Bukan Cuma Emas, Papua Punya Potensi Energi Baru Terbarukan hingga 381 Giga Watt 14 hari lalu Jusuf Kalla Kritik Mobil Listrik di Indonesia Hanya Pindahkan Emisi 21 hari lalu Rekomendasi Artikel Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini. Video Pilihan Ukraina Tuduh Rusia Ledakkan Bendungan Kakhovka untuk Cegah Serangan di Selatan 4 hari lalu Ukraina Tuduh Rusia Ledakkan Bendungan Kakhovka untuk Cegah Serangan di Selatan Wakil menteri pertahanan Ukraina, Hanna Maliar, mengatakan Bendungan Kakhovka diledakkan Rusia dari dalam. Tandatangani NDA dengan Dua Investor Singapura, Otorita IKN Bukti Kemajuan Nusantara dengan Investor Internasional 7 hari lalu Tandatangani NDA dengan Dua Investor Singapura, Otorita IKN Bukti Kemajuan Nusantara dengan Investor Internasional Otorita IKN menandatangani Non Disclosure Agreement NDA dengan dua investor Singapura. Kondisi Tenaga Nuklir Terkini di Berbagai Negara, Indonesia Bagaimana? 8 hari lalu Kondisi Tenaga Nuklir Terkini di Berbagai Negara, Indonesia Bagaimana? Melalui jaringan transmisi regional, lebih banyak negara juga menggantungkan sebagian pada tenaga nuklir. Quantum Power Asia Bakal Investasi di Proyek PLTS Rp 104,4 Triliun untuk Suplai Listrik Bersih di IKN 13 hari lalu Quantum Power Asia Bakal Investasi di Proyek PLTS Rp 104,4 Triliun untuk Suplai Listrik Bersih di IKN Quantum Power Asia bersedia mengembangkan dan berinvestasi pada proyek-proyek PLTS berskala besar untuk memasok listrik bersih di IKN. Kementerian ESDM Bukan Cuma Emas, Papua Punya Potensi Energi Baru Terbarukan hingga 381 Giga Watt 14 hari lalu Kementerian ESDM Bukan Cuma Emas, Papua Punya Potensi Energi Baru Terbarukan hingga 381 Giga Watt Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian ESDM menyatakan Papua sangat kaya akan sumber energi baru terbarukan atau EBT. Jusuf Kalla Kritik Mobil Listrik di Indonesia Hanya Pindahkan Emisi 21 hari lalu Jusuf Kalla Kritik Mobil Listrik di Indonesia Hanya Pindahkan Emisi PLTU yang menghasilkan listrik untuk mobil listrik masih mengandalkan batu bara, yang mengeluarkan emisi dari cerobong asapnya. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa-1 Molor, PLN Dapat Berkah 21 hari lalu Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa-1 Molor, PLN Dapat Berkah Ada beberapa faktor yang menyebabkan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTGU Jawa-1 molor. DPRD DKI Minta Gelombang Laut Jadi Sumber Energi Untuk Diatur Dalam Raperda RUED 23 hari lalu DPRD DKI Minta Gelombang Laut Jadi Sumber Energi Untuk Diatur Dalam Raperda RUED Dengan letak geografis Indonesia, seharusnya gelombang laut dapat dijadikan energi alternatif. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas di Rokan Hulu, Riau Beroperasi Komersial 42 hari lalu Pembangkit Listrik Tenaga Biogas di Rokan Hulu, Riau Beroperasi Komersial PT Pasadena Biofuels Mandiri mengoperasikan secara komersial COD Pembangkit Listrik Tenaga Biogas PLTBg Ujung Batu di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Mengenali Manfaat Energi Surya atau Sinar Matahari 44 hari lalu Mengenali Manfaat Energi Surya atau Sinar Matahari Energi surya yang bersumber dari sinar matahari terus menjadi isu penting dalam diskusi energi ramah lingkungan
BupatiIndramayu, Anna Sophanah menjelaskan, penandatanganan Nota Kesepakatan itu dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka meningkatkan kerja sama dalam penyelenggaraan program-program dukungan terkait kegiatan pembangunan PLTU Indramayu 2 x 1.000 MW. Ditambah lagi, kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka pembangunan di
Home Sektor Riil Minggu, 19 Januari 2020 - 0940 WIB Mengenal Lebih Dekat PLTU Indramayu, Pemasok Listrik di Sisi Utara Jawa Barat A A A INDRAMAYU - PLTU Indramayu, yang berada di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, merupakan salah satu pembangkit yang turut menyokong pasolan listrik wilayah Jawa-Bali. Dengan kapasitas sebesar 3x330 MW, pembangkit yang dikelola PT Pembangkitan Jawa Bali PJB, anak usaha PLN, ini berperan cukup besar untuk mendukung keandalan listrik di wilayah timur Jawa Barat. "PLTU ini sudah beroperasi sejak 10 tahun lalu dan merupakan salah satu objek vital nasional. Dengan interkoneksi, listrik dari PLTU ini juga mampu menyuplai energi listrik untuk DKI Jakarta," kata General Manager UBJOM PLTU Indramayu, Ubaedi Susanto di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu 18/19/2020.Pembangkit listrik Indramayu di sisi utara berbatasan langsung dengan pantai utara pulau Jawa. Di sisi lainnya, pembangkit yang luas arealnya mencapai 91 hektare ini dikelilingi oleh hijaunya persawahan. Di tahun 2019, PLTU Indramayu berhasil memperoleh penghargaan Proper Hijau. Proper adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup KLH sejak tahun 1995. Program ini dilakukan untuk mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungannya. Proper Hijau diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan oleh satu kepedulian terhadap lingkungan yang dilakukan PLTU Indramayu adalah dengan memanfaatkan sisa hasil pembakaran batu bara berupa fly ash dan bottom ash untuk dikelola menjadi paving block. "Produksinya memang belum terlalu besar, kami bisa produksi 500 paving setiap hari. Hasil dari paving block digunakan untuk kegiatan corporate social responsibility kepada warga sekitar pembangkit," tutur salah satu daerah penghasil beras terbesar di Jawa Barat, PT PJB juga terus mendukung pertanian di sekitar PLTU Indramayu dengan mendorong masyarakat untuk menggunakan pupuk organik melalui berbagai pelatihan dan pembinaan."Sebelumnya masyarakat khawatir kalau pakai pupuk organik hasilnya berkurang, ternyata sama dengan menggunakan pupuk sintetis, padahal biaya operasional menggunakan pupuk organik lebih murah. Sekarang banyak masyarakat yang ikut tertarik," ujar Ubaedi.ind listrikpembangkit listrikpltu indramayupt pembangkitan jawa bali pjbpt pln persero Berita Terkini More 20 menit yang lalu 1 jam yang lalu 1 jam yang lalu 1 jam yang lalu 1 jam yang lalu 2 jam yang lalu
Dalamkasus ini diduga telah terjadi penyelewengan dana dalam pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU I Indramayu yang terjadi pada tahun 2004 lalu. Kala itu, panitia pengadaan tanah Indramayu hendak membebaskan lahan seluas 82 hektar yang rencananya akan dijadikan lokasi pembangunan PLTU di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra,
Belasan warga Desa Mekarsari mewakili empat blok dusun mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Jumat pekan lalu. Mereka melaporkan kriminalisasi Polsek Patrol dan Polres Indramayu terhadap beberapa petani penggarap lahan. Kejadian bermula saat warga desa, yang mewakili Desa Mekarsari, memenangkan gugatan terhadap izin lingkungan pembangunan PLTU Indramayu II di PTUN Bandung. Putusan hakim yang terbit 6 Desember 2016 ini menyatakan, izin lingkungan pembangkit listrik ini melanggar UU karena dikeluarkan Pemerintah Indramayu. Seharusnya, kata hakim, izin keluar dari Pemerintah Jawa Barat sesuai UU tentang Pemerintah Daerah. Jadi, izin lingkungan PLTU berkapasitas 2× megawatt itu tak sah. Dengan landasan kemenangan ini warga kembali menggarap lahan tidur yang semula untuk PLTU. Mengawal putusan ini, warga memasang spanduk aspirasi dan mengibarkan bendera merah putih 14 Desember 2017. Warga menyerukan jika PLTU jadi dibangun, akan menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada lahan itu. Tiga hari setelah itu, warga dikejutkan kedatangan dua mobil aparat Polsek Patrol, 17 Desember 2017, lewat tengah malam. Berbekal satu surat perintah penangkapan atas nama Sawin, polisi menangkap tiga petani penggarap. “Pintu ditendang, mereka membawa senjata laras panjang,” kata Sawin. Petugas datang tanpa seragam. “Kami dapat telepon, kami kira ada perampokan. Tidak santun sama sekali,” kata Ahmad Yani, warga lain. Tengah malam itu juga Sawin, Nanto dan Sukma, dibawa ke Polsek Patrol untuk diinterogasi sebelum dibawa ke Polres Indramayu. Dalam Berita Acara Pemeriksaan BAP ketiganya dipaksa mengakui telah memasang bendera terbalik dalam kegiatan tiga hari sebelumnya. “Saya tidak mau. Saya menolak. Saya selalu menolak mengaku,” kata Sawin. Keesokan hari, ketiga warga dipindah ke Polres Indramayu. Didampingi kuasa hukum dari LBH Bandung warga yang jadi tersangka, meminta penangguhan penahanan. “BAP sengaja dibuat cepat tanpa didampingi kuasa hukum,” kata Muhammad Iwank, advokasi Walhi Jawa Barat, yang ikut mendampingi warga bersama LBH Bandung. Ketiga warga, memang bisa lepas dari tahanan, namun tetap tersangka kasus penghinaan lambang negara. Hingga kini , mereka masih wajib lapor dua kali seminggu, Senin dan Kamis, di Polres Indramayu, Dugaan kriminalisasi tak sampai di situ. Kasus kedua menimpa Dulmuin, petani penggarap lahan lain. Akhir Desember lalu, Dulmuin dipanggil Polsek Patrol memberikan keterangan atas pengeroyokan yang menurut dia, tak pernah dilakukan. Menurut Dulmuin, peristiwa pengeroyokan tuduhan polisi justru penyerangan terhadap dirinya saat mengambil foto eskavator yang masuk ke lahan yang mereka pertahankan agar tak terbangun PLTU. Saat itu, 29 November 2017, warga desa mendengar akan ada eskavator masuk ke lahan rencana pembangunan PLTU. Sontak warga datang melihat, dan duduk diam berbaris di depan alat berat. Eskavator masuk, dengan pengawalan tentara yang datang terlebih dahulu. Saat Dulmuin mengambil foto kejadian, dia dibentak dan dipukuli petugas sub kontraktor, Tarli. Melihat kejadian itu, warga lain mencoba menghentikan, Alih-alih berhenti, kata Domo, warga yang saat itu berada di lokasi, Tarli malah memiting leher seorang petani perempuan bernama Kanirah. Warga lain, Karyani, mencoba melepaskan Kanirah. “Yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri Dulmuin tidak ada perlawanan, dan tidak ada sengaja anarkis. Tidak sengaja rusuh di lokasi itu,” kata Domo, warga Mekarsari juga bergiat di Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu Jatayu. Malam hari, sekitar pukul Dulmuin langsung visum ke Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu. Setelah visum dia melapor ke Polres Indramayu. Saat bersamaan, pemukul Dulmuin juga melaporkan Dulmuin dan enam petani lain ke Polres. Sebulan berselang, Dulmuin dan kawan-kawan dipanggil polisi dimintai keterangan terkait kasus pengeroyokan. “Sampai sekarang tak ada informasi ataupun penjelasan Polres soal laporan saya. Malahan saya dapat surat dari Kapolres karena laporan Tarli,” kata Dulmuin di Komnas HAM. Warga Mekarsari yang lapor ke Komnas HAM, bersama komisioner Komnas HAM, Sandra Moniaga baju orange dan Hairansyah batik warna gelap. Foto Della Syahni/ Mongabay Indonesia Kuatnya dugaan kriminalisasi kepada warga Desa Mekarsari ini dipicu beberapa kejanggalan dan simpang siur informasi. Iwank mengatakan, kasus penghinaan lambang negara, setelah bendera dipasang pukul sekitar pukul pagi masih ada warga melihat bendera terpasang benar. Sekitar pukul tiba-tiba bendera diturunkan. Saat pemasangan bendera juga banyak warga menyaksikan, namun tak satupun warga menegur pemasang bendera karena pemasangan terbalik. Masyarakat punya foto-foto bendera yang terpasang dengan benar. Kuasa hukum warga beberapa kali juga menanyakan siapa pelapor kasus. Mula-mula penyidik mengatakan dua warga bernama Darman dan Rohman, sebagai pelapor. Belakangan polisi bilang, kasus Sawin dkk tersangka ini, laporan Model A mengacu pada laporan yang dibuat anggota Polri yang mengetahui ada tindak pidana. Kini, selain resah karena hampir setiap hari kedatangan aparat keamanan dan membuat warga tak bisa bekerja, mereka juga khawatir muncul tersangka baru karena penyidikan kedua kasus. “Karena pertanyaan-pertanyaan pada kasus bendera terbalik sudah melebar kemana-mana, soal spanduk, soal siapa yang menyuruh memasang spanduk dan seterusnya,’ kata Iwank. Warga meminta Komnas HAM segera menindaklanjuti dugaan kriminaliasi ini ke Polsek Patrol dan Polres Indramayu. Menanggapi aduan ini, Hairansyah dan Sandrayati Moniaga, Komisioner Komnas HAM berjanji segera memproses pengaduan warga Desa Mekarsari. Komnas HAM membenarkan, banyak laporan serupa terkait konflik tanah berupa tekanan melalui proses hukum. Hairansyah mengatakan, Pasal 66 UU No 32/2009 tak jalan. Dalam pasal ini dinyatakan, setiap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat tak dapat dipidana. Hairasnyah menekanan, komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 bertekad fokus pada isu agraria dan sengketa tanah, selain isu diskriminasi dan pelanggaran HAM berat. Dampak lingkungan dan kesehatan PLTU II Indramayu 2×1000 megawatt merupakan PLTU ekspansi Indramayu I 3×330 megawatt. Proyek ini digarap langsung oleh PT. PLN dengan pendanaan Japan International Cooperation JICA. Berlokasi bersebelahan dengan PLTU Indramayu I , PLN telah membebaskan 279 hektar lahan. Lahan inilah sebelumnya dimanfaatkan petani penggarap untuk bercocok tanam, berjarak 148 meter dari pemukiman terdekat yakni Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat. Dampak lingkungan dan kesehatan dengan operasi PLTU Indramayu I sejak 2011 sudah dirasakan warga, seperti tangkap ikan sulut dan tanaman tak subur. Warga khawatir jika ekspansi dampak makin besar. “Dulu nelayan yang mencari nener udang rebon tiap hari lebih dari cukup. Lalu tanaman cabe, bawang, sayur subur. Padi bagus. Kelapa patrol yang terkenal itu dari desa saya. Sekarang, jangankan tanaman muda, kelapa kekar saja habis,” kata Domo. Nelayan yang biasa setiap kali melaut cukup bermodal lima liter bahan bakar, kini harus melaut lebih jauh, minimal 20 liter dengan hasil tangkapan pas-pasan. “Anak-anak kecil di Desa Ujung Gebang itu banyak sekali kena pilek, penyakit ISPA infeksi saluran pernapasan akut-red.” Sejalan dengan riset Walhi Jabar di dua desa, Desa Tegal Taman dan Ujung Gebang. “Hasil riset kami paparan polusi cenderung pada anak usia dua sampai tujuh tahun,” ucap Iwank. Kondisi terburuk, udara pengap dirasakan paling rentan pada pukul pagi dan malam. Meski ada putusan PTUN Bandung soal izin lingkungan PLTU Indramayu II batal, PT PLN tetap optimis melanjutkan pembangunan PLTU dengan mengurus perizinan ke pemerintah Jawa Barat. Dwi Sawung, Juru kampanye Urban dan Energi Perkotaan Walhi, mengatakan, proses ini akan lebih rumit dan memakan waktu lama. “Mereka harus bikin amdal dari awal karena dari pemkab amdal dibuat sejak 2011 baru selesai 2016, tanpa sepengetahuan warga. Itu dengan kondisi belum ada PLTU I,” katanya. Keterangan foto utama adalah warga Mekarsari dan pendamping Walhi yang lapor ke Komnas HAM. dari kiri ke kanan, Muhammad Iwank Walhi Jawa Barat dan warga Dulmuin, Sawin dan Domo. Foto Della Syahni/ Mongabay Indonesia Artikel yang diterbitkan oleh batubara, Energi, energi dan batubara, featured, infrastruktur, jawa, jawa barat, kerusakan lingkungan, ketahanan pangan, Konflik Sosial, pencemaran, pertanian, sumber daya air
ProyekProyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transrnisi Terkait sebagaimana telah diubah dengan PLTU Jawa 6 Jawa Barat 2 x 1.000 PLTU Indramayu Jawa Barat 1 x 1.000 PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4 Sun"1atera Utara 2 x 200 PLTU Parit Baru Kalimantan Barat 2 x 50Demi Mempertahankan Lahan Pertanian dan Lingkungan, Warga Gugat Izin Lingkungan PLTU 2 Indramayu ! Bandung, 2 agustus 2017. Seratus orang perwakilan Petani, Nelayan dan masyarakat terdampak rencana ekspansi pembangunan PLTU 2 Indramayu berkapasitas 2 x 1000 MW yang menggusur lahan subur pertanian seluas 275,4 HA akan memenuhi ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Bandung. Alasan masyarakat melakukan gugatan adalah potensi ancaman penurunan kualitas udara yang akan meningkatkan resiko kesehatan bagi mereka dan anak-anaknya serta masyarakat lain yang tinggal di sekitar lokasi. Selain itu, para penggugat merupakan tulang punggung keluarga yang kehilangan mata pencahariannya karena lahan garapan telah dijual oleh pemilik lahan untuk pembangunan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW. Meskipun izin lingkungan PLTU 2 Indramayu sudah diterbitkan tahun 2015 lalu, pada fakatanya masyarakat baru mengetahui adanya izin lingkungan pada tanggal 12 juni 2017, setelah mereka mengirimkan surat ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu. Sebagai warga terdampak selama ini kami sama sekali tidak mendapatkan informasi maupun kesempatan partisipasi dalam terbitnya izin lingkungan tersebut, ujar Abdul Muin Koordinator aksi. Menurut Wahyudin Iwang staf advokasi WALHI Jawa Barat, Pencemaran laut dan udara akan bertambah setelah beroperasinya PLTu 1 Indramayu sejak tahun 2010 lalu. Berdasarkan hasil laporan pengelolaan dan pemantauan RKL-RPL periode 2010 – 2016 PLTU 1 Indramayu eksisting tercatat setidaknya 5 logam berat telah melampaui baku mutu air laut seperti seng, tembaga, cadmium dan 1 senyawa kimia seperti fenol. Hal ini menunjukan telah terjadi perubahan rona awal paska beroperasi PLTU 1 Indramayu, Sementara AMDAL PLTU 2 Indramayu disusun pada tahun 2010 sebelum beroperasinya PLTU 1 Indramayu, artinya AMDAL tersebut tidak dapat lagi digunakan karena tidak bisa mewakili kondisi rona awal saat ini. Selain itu, pada bagian menimbang terdapat peraturan perundangan yang sudah tidak berlaku tetapi masih digunakan misalnya, UU 7/2004 tentang sumberdaya air yang telah dibatalkan pada februari tahun 2015 dan PP 18/1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yangtelah digantikan dengan PP 101/2014 tentang hal yang sama, ini memperlihat kesan bahwa izin dikeluarkan tidak cermat dan asal sehingga cacat hukum, tambah wahyudin iwang. Seperti kita ketahui, umumnya pembangkit listrik PLTU Batubara membuang energi dua kali lipat dari energi yang dihasilkan. Setiap 1000 megawatt yang dihasilkan dari pembangkit listrik bertenaga batubara akan mengemisikan 5,6 juta ton CO2 per tahun. Produksi CO2 yang dihasilkan PLTU Batubara ditentukan oleh beberapa variable seperti jenis teknologi, jenis batubara dan lain lain. Kebijakan pemerintah disektor energi dengan membangun PLTU – PLTU baru bertentangan dengan komitmen pemerintah kita untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Tim advokasi hak atas keadilan ikilim, willy hanafi Direktur LBH Bandung mengatakan, banyak ditemukan kejanggalan dalam penerbitan izin lingkungan tersebut antara lain, Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 660/ tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Indramayu 2 X 1000 MW oleh PT. PLN Persero Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat tertanggal 26 Mei 2015 diterbitkan tidak berdasarkan Surat Kelayakan Lingkungan Hidup, melainkan berdasarkan surat kesepakatan komisi penilai AMDAL yang menyatakan bahwa AMDAL masih harus diperbaiki/disempurnakan. Sehingga jelas dokumen AMDAL belum dinyatakan layak lingkungan hidup karena masih harus diperbaiki/disempurnakan. Kedua, diduga cacat prosedural karena tidak melakukan pengikutsertaan masyarakat dalam proses permohonan dan penerbitan Objek Gugatan sebagaimana diatur di dalam PP 27 Tahun 2012 dan Permen LH 17 Tahun 2012. Ketiga, mengandung cacat hukum, kekeliruan dan penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi, sehingga cacat substantive. AMDAL disusun pada tahun 2010 sementara izin lingkungan diterbitkan pada tahun 2015 hal ini menunjukan bahwa dokumen analisis lingkungan tidak valid dan tidak representative. Sidang pertama dengan agenda pembacaan gugatan ini rencananya akan dibacakan secara langsung didepan masyarakat terdampak. Mereka sengaja datang dari indramayu hanya ingin mendengarkan dan menyaksikan langsung proses persidangan tersebut. Mereka datang untuk menunjukan penolakan kuat dan ketidaksetujuan mereka atas rencana pemerintah membangun PLTU Batubara baru didaerahnya. Contact person Abdul Muin 0838-2322- 2906. Wahyudin Iwang 0812-1869-4471. Willy Hanafi 0821-1616-6814 Takmau lagi menambah penderitaan akibat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara, warga dari Desa Mekarsari dan Patrol, Indramayu, menggelar aksi penolakan rencana pembangunan PLTU Indramayu Unit 2 2x1000 Megawatt (MW) pada Rabu (24/2/16) pagi ini di Kantor Kecamatan Patrol. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. PLTU memang telah menjadi polemik masyarakat indramayu khususnya warga mekarsari. karena mega proyek tersebut melibatkan kontroversi lahan/ pesawaan petani, juga disinyalir pembangunan tersebut berdambak pada pencemaran udara bersih serta menyumbat kesuburan tanah daerah notabe kabupaten indramayu sebagai penghasil lubung padi nasional juga menjadi pertimbangan karena mayoritas penduduk indramayu bermata pencaharian buruh tani /Petani. hal ini pula akan menyebabkan meningkatnya statik pengangguran di kabupaten indramayu,secara kajian hukum PLTU 2 Mekarsari terbukti cacat secara administrasi, karena hal tersebut tidak sesuai dengan prosedural berdasarkan undang-undang dasar 1945. sangat jelas dimenangkan dengan adanya putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara No 90/G/LH/2017? pada hari Rabu, 06 Desember 2017. Adapun hakim membacakan amar putusan diantaranya 1. Menyatakan tidak sah objek gugtan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 660/ tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Indramayu 2 X 1000 MW oleh PT. PLN Persero Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Memerintahkan kepada Bupati Indramayu untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 660/ tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Indramayu 2 X 1000 MW oleh PT. PLN Persero Unit Induk Pembangunan VIII di Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa hakim mempertimbangkan bahwa Surat Keputusan Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh bupati bukan merupakan kewenangannya, melainkan kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kab. Indramayu. Selain itu pembangunan jetty PLTU Indamayu 21,000 MW akan dilakukan di area pantai dengan panjang kurang lebih 800 m merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut berdasarkan Berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 Ayat 1 dan Ayat 3 UU Pemerintahan Daerah serta Lampiran UU Pemerintahan Daerah Bagian No. I Huruf Y sub urusan nomor 1, maka penggunaan area pantai di bawah 12 mil untuk pembangunan jetty PLTU Indramayu 2 x 1000 MW merupakan urusan kelautan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikan surat keputusan tersebut tidak berlaku. dan dinyatakan dalih gugatan semacam itulah para partisipan dari mulai masyarakat mekarsari hingga komunitas,serta tim advokasi, juga tergabung dalam JATAYUJaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu dan DOM Dermayu Ora Meneng . melakukan aksi solidaritas di depan gedung DPR D Kabupaten indramayu 23/02/18. Lihat Sosbud Selengkapnya